Golkar Tak Setuju, M Taufik Mau Makzulkan Ahok

JAKARTA- Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengungkapkan bahwa tujuan akhir dari hak angket adalah untuk memakzulkan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Fraksi Golkar tidak setuju dengan hal itu.

“Golkar tidak berpikir ke sana. Fraksi Golkar tidak berpikiran untuk memakzulkan," kata Ketua Fraksi Golkar di DPRD DKI Zainuddin, Jumat (13/3/2015).

Pria yang akrab disapa Oding ini menegaskan bahwa fungsi hak angket adalah untuk mengawasi dan menyelidiki. Hasil akhirnya pun untuk meluruskan kisruh anggaran, bukan pemakzulan.

“Untuk meluruskan mekanisme penganggaran yang benar sehingga bisa tercapai penyerapan yang lebih terencana dengan baik," ujarnya.

“Golkar anggap ini dalam konteks meningkatkan pengawasan saja," sambung Oding.

Sebelumnya diberitakan, M Taufik mengungkap ada rencana memakzulkan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).

“Insya Allah," kata Taufik saat ditanya kemungkinan pemakzulan Ahok, Jumat (13/3/2015).

Hak angket DPRD terhadap Ahok saat ini memang tengah berjalan. Penyelidikan terus berlangsung. Sampai dengan hari ini, Tim Angket sudah memeriksa Badan Anggaran DPRD DKI, konsultan e-budgeting Pemprov DKI, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata Sylviana Murni.(imk/trq)

Read More

Segera Eksekusi Mati Gembong Narkoba, Dan Jangan Terlalu Demonstratif

JAKARTA- Publik mulai hilang kesabaran melihat lambatnya proses eksekusi mati gelombang kedua. Sebulan lebih eksekusi mati kepada 10 gembong narkoba tidak kunjung dilaksanakan.

“Yang saya pikirkan bahwa eksekusi mati itu kan sebagai bagian dari sistem peradilan ‎pidana. Jadi tidak usah terlalu demonstratif gitu lho," kata ahli pidana Prof Hibnu Nugroho kepada wartawan, Jumat (13/3/2015).

Sepanjang satu bulan terakhir, publik disuguhi berbagai persiapan eksekusi mati yang begitu besar. Dari penggunaan Sukhoi, patroli kapal perang hingga manuver-manuver hukum.

“Jadi begitu sudah (dihukum mati) ya sudah (dieksekusi). Tidak usah menunggu waktu. Saya kira semua persiapan sudah siap, Brimob juga siap, tidak usah terlalu banyak pertimbangan yang kontranegatif. Jadi langsung saja selesai, putusan selesai sudah selesai," ujar guru besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah itu.

Akibat lamanya persiapan tersebut, membuat publik berpikir konspiratif atas molornya waktu pelaksanaan eksekusi mati. Dunia juga mulai berspekulasi dengan kebijakan eksekusi mati Presiden Jokowi itu.

“Ini yang kadang-kadang pemerintah sendiri ada sedikit pencitraan untuk ketegasan atau gimana gitu," cetus Hibnu.

Akhirnya muncul tekanan internasional yang berlebihan?

“Iya itu yang kurang baik di situ. Makanya sudah ada sistem kenapa berlama-lama? Karena kita sudah darurat narkoba," jawab Hibnu tegas.(dha/asp)

Read More